Tel: (021) 75791355 Email: sekr-ptseik@bppt.go.id

Dialog Nasional Biofuel: Implementasi Biofuel sebagai Solusi Penyediaan Bahan bakar di Indonesia

Pada 25 Agustus 2018 di Gedung II BPPT Lantai 3 , PTSEIK dan BTBRD Kedeputian TIEM BPPT mengadakan dialog nasional biofuel yang bertema "Implementasi Biofuel sebagai solusi penyediaan bahan bakar di Indonesia". Acara dialog nasional tersebut dihadiri oleh perwakilan beberapa stakeholder di bidang biofuel, antara lain Kementerian ESDM, Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), PT. Pertamina (Persero), Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia (Gaikindo), dan Himpunan Industri Alat Besar Indonesia (HINABI).

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala BPPT, Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa teknologi biofuel ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta untuk mensukseskan program Pemerintah. Selain itu, beliau menyoroti neraca perdagangan saat ini mengalami defisit anggaran, salah satu penyebabnya adalah impor bahan bakar minyak sebesar 1000 barrel/hari lebih. Dengan adanya implementasi penggunaan Biodiesel, memiliki keuntungan yaitu, meningkatkan penggunaan BBN dan mengurangi impor BBM dan meningkatkan nilai tambah kelapa sawit. Sehingga diharapkan dapat mengurangi defisit anggaran berjalan. Saat ini pemerintah memberhentikan sementara proyek PLN untuk membangun 35.000 MW, karena dirasa konten lokal yang sedikit sehingga masih impor dan semakin memberatkan pemerintah, contohnya mesin diesel impor dan turbin tidak ada supplier dari Indonesia. Dengan dikembanngkannya bio-kilang (via Hydrogenated Vegetable Oil) yang teratasi bukan hanya diesel tapi juga bensin dan avtur. Diperlukan pajak energi baru terbarukan dimulai dari yang kecil agar tidak berat untuk mengantisipasi naiknya harga CPO serta dapat mengatasi disparitas yang tinggi. Perlu dijaga kontinuitas pasokan energi bahan bakar terbarukan melalui kebijakan fiskal. Sudah pernah melakukan road test B30 dan E-30 dari Menado ke Jakarta oleh BPPT sekitar 10 tahun yang lalu.

 Gambar 1. Paparan dari Herutama Trikoranto, Ph.D. dari SVP Pertamina Research and Technology Center

Dialog dimulai dengan panduan dari Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc., Staf Ahli Menteri ESDM, yang bertindak sebagai moderator. Pembicara pertama adalah Deputi Teknologi Informasi, Energi dan Material, Prof. Dr. Eniya L. Dewi, B.Eng, M.Eng. mengenai peluang biofuel untuk substitusi bahan bakar di berbagai sektor nasional. Implementasi BBN pada tahun 2025 diharapkan akan sebesar 23% yang mana tinggal 7 tahun lagi. Permasalahan kita saat ini yaitu impor yang semakin banyak, nilai tukar rupiah yang melemah, konsumsi BBM selalu meningkat. Syarat-syarat bio-fuel untuk menggantikan BBM yaitu, kualitas harus menyamai, harga kompetitif, dan kuantitas harus besar.

Pengujian yang pernah dilaksanakan oleh BPPT yaitu B30 pada otomotif (road test 2014), kajian penanganan dan penyimpanan B20 di PT KAI (2016-2017), rail test B20 (Feb-Agustus 2018), dan pengujian penggunaan PPO pada PLTG 1,2 MW dan 21 MW di PLTG Pauhlimo engine pembangkit listrik, kajian aplikasi B20 di sector pertambangan (2010, 2015, 2017). Isu baru teknologi KDV dari Jerman dengan umpan batubara dan biomass yang dapat mengkonversi secara langsung menjadi diesel, gasoline. Status saat ini, BPPT melakukan teknologi clearing house, PT. Bukit Asam berniat menggunakan teknologi ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk biofuel dengan harga yang lebih murah. Untuk mengimbangkan perkembangan bahan bakar biodiesel, maka perlu pasokan metanol yang murah untuk produksi biodiesel. Kebutuhan methanol mencapai 979.270 ton/tahun.

Agus Saptono, S.E., M.M. mewakili Dirjen EBTKE Kementerian ESDM yang berbicara mengenai regulasi terkait penerapan bahan bakar nabati, seperti UU No. 30 Tahun 2007 tentang energi, PP No 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional, dan pemanfaatan bahan bakar nabati secara bertahap yang diatur dalam Permen ESDM No. 12 Tahun 2015. Beliau juga memaparkan ujicoba pemanfaatan B20 yang telah dilakukan, termasuk yang terbaru berupa rail test dan pengujian dengan kendaraan diesel. Mandatori biodiesel 2006 perluasan implementasi B20 diangggap sosialisasinya kurang gencar. Persiapan implementasi B30 saat ini sedang berjalan. Sedangkan perkembangan E20 belum ada yang jalan. Penerapan bioetanol E5 akan dilaksanakan pada 1 januari 2019, permasalahan etanol akan diangkat ke sidang kabinet. Kebijakan pemerintah saat ini, harus mengimplementasikan B20 karena neraca perdagangan, kebutuhan, dan penghematan devisa. Akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 6000/liter kepada pemakai bahan bakar bila tidak menggunakan bahan bakar B20. Harga CPO ongkos angkut menjadi masalah. Pemberian relaksasi penggunaan HSD murni (B0) diberikan kepada Alutsista Indonesia. Selain itu, yang saat ini sedang diaudit yaitu PT. PLN (PLTGU dan MPP), dan PT.  Freeport di highland. Pada PT. Freeport yang di highland, terjadi permasalahan pada biodiesel terdapat endapan di dataran tinggi.

Dr. Tatang Hernas Soerawidjaja sebagai ketua IKABI (Ikatan Ahli Bioenergi) yang menyampaikan tentang Peran Strategis Bahan Bakar Nabati (BBN) Biohidrokarbon Bagi Masa Depan NKRI. Dalam paparannya, Dr. Tatang menyampaikan bahwa BBN yang diproduksi dari minyak nabati seperti sawit merupakan komoditas unggulan NKRI, yang dapat menjadi pengganti sepadan dari bahan bakar minyak bumi sehingga menekan ketergantungan terhadap impor minyak bumi/BBM. Besarnya impor BBM akan dialihkan menjadi impor minyak mentah sekitar 1,2 jt barrel/hari. Level minyak bumi diatas USD 65/barrel akan menimbulkan defisit pada neraca pembayaran negara. Tahun 2025,kapasitas total kilang 2 jt barrel/hari berdasarkan RDMP (Refinery, Development Master Plan). Asam palmitat yang banyak ditemukan pada minyak kelap sawit cocok dengan karakteristik bio-gasoline, sedangkan asam laurat dari minyak kelapa cocok untuk bioavtur.

Rekomendasi agar mampu memproduksi BBN yaitu penguatan dan perluasan basis pasokan minyak lemak dari pohon berkayu yang produktif untuk minyak lemak; mengembangkan perkebunan pohon-pohon bioenergi, sebagai negara tropis dan lautan maka cocok untuk mengembangkan mikroalga. Kesimpulan: BBN biohidrokarbon dapat mengurangi ketergantungan impor BBM. Oleh karena itu, perlu intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan berbasis minyak lemak seperti kelapa, pongan, nyamplung, dan mikroalga.

Duta Pusvita S.E  dari Aprobi (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia) menjelaskan tentang kesiapan industri dalam suplai biofuel. Perkembangan di beberapa negara, GDP semakin besar maka konsumsi bahan bakarnya juga semakin besar. Bauran energi yang berubah signifikan dengan menurunnya permintaan batubara, tren EBT meningkat, minyak dan gas bumi tetap. Produksi minyak di Indonesia menurun. Keunggulan biodiesel yaitu ramah lingkungan (biodegradable, tidak beracun bebas sulfur, sumber bahan baku berkelanjutan, karbon netral), merupakan mendukung ketahanan energi (mengurangi ketergantungan impor), dan keekonomian (membuka lapangan pekerjaan, mengurangi defisit karena impor).

 Gambar 2. Antusiasme peserta Dialog Nasional Biofuel hingga tempat duduk peserta penuh

Budhi Martono dari HINABI (Himpunan Industri Alat Besar Indonesia) mempresentasikan kesiapan industri alat besar dalam implementasi biofuel. Penggunaan B20 merupakan tantangan di HINABI karena penggunaan B20 di Indonesia ini merupakan pioneer dari negara-negara lain. Tantangan implementasi biodiesel untuk industri alat berat di Indonesia adalah biodiesel dengan kandungan yang cukup tinggi daripada negara-negara lain. HINABI berharap perlu adanya insentif (kebijakan positif) bagi industri alat besar yang telah menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. HINABI berharap adanya petunjuk teknis penanganan biodiesel untuk sektor lain guna menjamin kualitas bahan bakar, serta adanya paket kebijakan yang positif bagi industri alat berat yang telah menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Herutama Trikoranto, Ph.D. dari Pertamina Research and Technology Center menyampaikan Roadmap Pertamina dalam Pengembangan Biofuel. Visi Pertamina berubah menjadi energy company bukan lagi oil company yang nantinya juga berbisnis renewable energy. Untuk mendukung B20 dalam mandatori Presiden pada tanggal 1 September 2018 ini telah dimulai pada tahun 2016. Namun, pasokan FAME tidak sampai ke Indonesia Timur dikarenakan transportasinya jauh sehingga produsen kesulitan menjangkau Pertamina. Disamping itu, kebutuhan bahan bakar di Indonesia Timur tidak begitu besar. Infrastruktur blending, menambah tangka penyimpanan FAME hingga saat ini sedang menyiapkan tangka tambahan sebanyak 122 terminal BBN. Blending solar hingga 20 tidak menjadi masalah, contohnya seperti road test dari Menado ke Jakarta. Dalam proses blending ini tidak ada masalah, namun Pertamina mendapat laporan dari otomotif bahwa untuk daerah dengan suhu rendah terjadi pengendapan (clogging). Untuk mempercepat biofuel implementasi B30, Pertamina membangun bio-refinery disejumlah tempat yang dekat dengan sumber bahan baku dari CPO, biomass, dan minyak nabati yang non-edible.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan biodiesel FAME maka perlu mengembangkan BBN generasi 1,5 dengan bahan baku dari CPO. Teknologi BHD (Bio-hydrogenated Diesel) bahan bakar dapat digunakan dengan berapa pun campuran tidak menjadi kendala. Produktivitas CPO paling tinggi dibandingkan dengan minyak-minyak nabati yang lain. Ada sejumlah kendala dalam pemasaran minyak kelapa sawit karena dibanned. Selain itu juga, harga CPO yang tidak stabil menjadi kendala dalam pengembangan biofuel karenanya perlu ada regulasi untuk harga jaminan harga agar penyerapan CPO dapat dicapai.

Gambar 3. Penyerahan cinderamata kepada Pembicara Dialog Nasional Biofuel 2018

Gambar 4. Konferensi press dari beberapa media setelah acara selesai

Hasil dari Dialog Nasional Biofuel ini dirumuskan oleh tim perumus dari BPPT, terdapat 2 rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut dalam jangka pendek dan panjang sehingga diharapkan pemerintah dapat sepenuhnya siap dan mendukung implementasi biofuel di Indonesia.

 

Bahan Paparan dapat diunduh di sini.

 

Penulis: GWM dan Arya

Kunjungan BPPT ke Indonesia Timur Terkait PLTMG

Terkait dengan adanya Koordinasi Kementerian Kelautan Indonesia (CMMA) dan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dengan kesepakatan nota kerjasama (MOC) pada 16 Oktober 2017, METI melalui sebuah Project Mission Team (PMT) untuk melaksanakan misi studi dengan keterlibatan tim ahli dari Jepang yang diperlukan PT. PLN untuk melaksanakan studi kelayakan pengembangan struktur proyek Distribusi LNG dan Pembangkit Listrik di Indonesia Bagian Timur (Proyek LDPP). Adapun tujuan dari kunjungan ini adalah:

  1. Survei lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang akan didirikan di Indonesia Timur (Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara).
  2. Memperoleh wawasan studi kelayakan dan pembangunan hub pembangkit listrik di Indonesia Timur (Maluku, Ternate dan Menado).
  3. Mengembangkan SDM Tim dalam penguasaan wawasan tentang kemandirian Hub pembangkit listrik di Indonesia Timur (Maluku, Ternate dan Menado).

Kunjungan ini diawali dengan kunjungan ke PLN UIP Ambon. Pihak PLN UIP Ambon menjelaskan tentang progress pengembangan pembangunan pembangkit listrik di Wilayah Indonesia Timur oleh PLN UIP Ambon. Progress kegiatan tersebut mengenai:

  • Pembangunan pembangkit listrik PLTMG Ambon Peaker di Waai, Maluku Tengah (30 MW) yang sudah mencapai 70-75%. Target selesainya PLTMG ini sampai dengan akhir bulan November 2018.
  • Paparan study kelayakan yang dilakukan Project Mission Team (PMT) jepang selama 1 bulan dalam pembangunan pembangkit listrik (PLTMG) di daerah Leituhu- kabupaten Maluku Tengah yang rencananya akan dibangun di tahun 2022.

Kunjungan pertama tim teknis mengunjungi lahan yang rencananya akan didirikan pembangkit listrik (PLTMG) di Ambon-2, yeng berlokasi di Kec Leihitu, Maluku Tengah dengan kapasitas 60 MW dengan target COD pada tahun 2022, dengan luas lahan 4 – 6 Ha yang sudah dibebaskan oleh PLN. Pada survei ini dilihat bahwa kondisi pantai sangat landai dan dangkal, sedangkan jika akan dilakukan pembangaunan PLMG-onshore, pasti akan diperlukan sebuah JETI yang mempunyai persyaratan kedalaman khusus (6-8 meter).

Gambar 1. Rapat dengan PLN Ambon (Jl. Diponegoro-Ambon) dan Survey Lokasi Ambon 2 dan Ambon Peaker

Selanjutnya survey dilakukan ke PLTMG Ambon Peaker di Waai, Kabupaten Maluku Tengah yang sedang dalam tahap konstruksi. Target selesainya (COD) PLTMG ini sampai dengan bulan November 2018. Sistem operasi PLTMG saat ini masih menggunakan bahan bakar solar, untuk projek yang akan datang (menggunakan bahan bakar gas), PLN sudah membebaskan lahan sebesar 2 Ha (disamping Ambon Peaker) untuk penempatan Re-Gas (LNG) beserta tangki penyimpanannya.

Pada lokasi Ambon Peaker terdapat kapal dengan pembangkit listrik dengan tenaga solar (PLTMG-Floating) dengan kapasitas 110 MW, yang fungsinya untuk suplai listrik ke area Provinsi Maluku. Kapal tersebut disewa oleh PLN dari Negara Turki dengan masa sewa kapal tersebut selama 5 tahun.

Keesokan harinya, dilanjutkan dengan Paparan Tim PMT, Mr. Wada-San yang menyampaikan pendapatnya bahwa jika PLTMG-onshore Ambon-2 dapat digantikan dengan PLTMG-offshore, yang diposisikan di samping (garis pantai) Ambon Peaker. Dari Tim PLN memberikan masukan bahwa jika pembangunan Ambon-2 digantikan PLTMG-offshore (Floating) belum terlalu familiar, selain itu jika lokasi PLTMG-Floating berlokasi di samping Ambon Peaker akan sulit mengatasinya jika dikemudian harinya ada gangguan transmisi di pertengahan Jaringan (Kota Ambon).

Gambar 2. Rapat dengan PLN dan Survey Lokasi PLTMG Ternate 30 MW

Selanjutnya survei dilakukan ke PLTMG Ternate, dengan kapasitas 30 MW yang baru beroperasi pada Maret 2018. PLTMG ini, engine yang digunakan sistem Dual Fuel. Akan tetapi sampai saat ini masih menggunakan bahan bakar solar.  dengan konsumsi bahan bakar 0,22-0,23 liter/kwh. Desain PLTMG ternate ini nantinya akan menggunakan bahan bakar gas (LNG). PLN sudah menyiapkan lahan sebesar 1,2 Ha untuk pembangunan unit Re-Gas dan storage system di belakang PLTMG Ternate yang berdekatan dengan garis pantai. Survei studi selanjutnya tentang Jeti yang berada di belakang PLTMG-Ternate sudah cukup bagus, karena lokasi pantai yang tidak terlalu landai, dan jarak PLTMG dengan ke laut yang dalam (7 – 9 meter) sepanjang 200 – 300 meter.

Hari selanjutnya, tim survei mengunjungi PLTMG 10 MW yang terdapat di pulau Sofifi. Kondisi saat ini yang terpantau masih ada pengoperasian PLTD kapasitas 4 MW, 3 MW dan 1 MW (4MW disewa oleh swasta). Rencana jadwal pembangunan (COD) PLTMG-Sofifi ini adalah di Tahun 2018, akan tetapi sampai saat ini belum ada kemajuan pembangunan. Pada survei PLTMG Sofifi, PLN sudah menyediakan area sistem Re-Gas sampai dengan storage system (termasuk unit PLTD) seluas 2,9 Ha. Pada saat proses konstruksi PLTMG nanti, PLN masih menggunakan PLTD untuk suplai listrik ke pulau Sofifi. Setelah PLTMG selesai, PLN dapat melepaskan/memindahkan PLTD didalam area PLTMG untuk dibangun unit Re-Gas dan storage system. Survey studi mengenai Jeti yang berada di samping PLTMG-Sofifi sangat bagus, karena jarak pembangkit dengan pantai hanya 100-200 meter, dan kedalaman laut mencapai 6-8 meter.

Gambar 3. Survei lokasi PLTMG 10 MW di Pulau Sofifi

Keesokan harinya dilanjutkan dengan kunjungan ke Tidore mengenai rencana pembangunan PLTMG kedepannya, PLN telah mempunyai 2 alternatif lokasi, yaitu lahan Kosong di Desa Dowora, Kecamatan Tidore Timur, dapat dilihat pada Gambar 4 dan belakang dari PLTU Tidore (Desa Rum Balibunga, Kec. Tidore Utara), pada Gambar 5.

Survei di desa Dowora, Kecamatan Tidore Timur terlihat bahwa lokasi ini merupakan alternatif pertama rencana PLN dalam membangun PLTMG 10 MW. Luas area ini 4 Ha, dengan status tanah belum pembebasan. Rencana jadwal pembangunan PLTMG Tidore (COD) adalah di Tahun 2022. Data mengenai kedalaman air laut, jarak lahan ke laut dalam belum diketahui, karena di tahun 2018 ini, lokasi Tidore baru di buat kajian konsultan PLN. Mengenai pengembangan studi Jeti, kemungkinan harus ditanyakan terlebih dahulu ke Dinas KLHK, mengenai ijin di area tersebut. Karena di sepanjang garis pantai di area tersebut masih terdapat hutan bakau.

Gambar 4. Lokasi di desa Dowora

Survei lokasi alternatif PLTMG Tidore yang kedua adalah di belakang PLTU Tidore. Rencana pembangunan PLTMG ini adalah 2 x 5 MW. Luas area untuk Re-Gas, tangki penyimpanan dan engine cukup besar, yaitu 7-8 Ha, dengan status tanah sudah dimiliki PLTU. Rencana jadwal pembangunan PLTMG Tidore (COD) adalah di Tahun 2022. Data kedalaman air laut adalah 8-12 meter, dihitung dari posisi air laut pasang, jarak lahan ke laut sejauh 300 – 400 meter. Mengenai pengembangan studi Jeti, jika PLTMG-onshore, kemungkinan Jeti akan dibangun di sebelah Jeti PLTU (loading/unloading Batubara). Mr. Wada San mempunyai saran jika menggunakan PLTMG-Floating, unit Re-Gas dan storage system sebaiknya diletakkan di depan (samping PLTU), dengan konsekuensi PLN harus melakukan pembebasan lahan seluas 2 Ha.

Gambar 5. Lokasi samping PLTU Tidore

 

Penulis : Erbert Ferdy

Editor : GWM

Tim PTSEIK Kunjungi Produsen Listrik Independen Bertenaga Biogas Pertama di Indonesia

Pada tanggal 28 - 30 Agustus 2018, tim dari PTSEIK berkesempatan untuk mengunjungi PT. AANE selaku produsen listrik independen pertama di Indonesia yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dan menjualnya ke PT. PLN secara komersial. Sejarah PT. AANE dimulai pada tahun Oktober 2008 dimana PT. AANE didirikan sebagai joint venture antara ANJ Agri dan perusahaan Jerman, Aufwind Schmack Asia Holding GmbH. PT. AANE bertugas untuk menjalankan bidang usaha biogas PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) melalui pembangkit listrik berkapasitas 1.2 MW di Desa Jangkang, Kabupaten Belitung Timur. Pembangkit listrik bertenaga biogas yang mulai beroperasi pada tahun 2012 ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari perkebunan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan limbah cair pabrik kelapa sawit (POME, Palm Oil Mill Effluent) dan membakar gas metana tersebut untuk menghasilkan listrik.

Gambar 1. Tim PTSEIK dengan Manager External Plant dan Manager Biogas Power Plant PT. AANE sedang melakukan site visit

Pada tahun 2013, PT AANE mendapatkan izin usaha pembangkit listrik independen (IPP) dan memulai kegiatan operasinya pada 31 Desember 2013, bersamaan dengan ditanda tanganinya Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreeement atau PPA) selama 15 tahun dengan PLN. Dengan adanya peningkatan kapasitas pembangkit listrik menjadi 1.8 MW pada 29 Januari 2016, PLTBg milik PT. AANE dapat menerangi 2.000 rumah tangga dengan kapasitas 900 VA dengan kapasitas pengolahan bahan baku (limbah pabrik kelapa sawit berupa POME) sebesar 60 ton/jam. 

 Gambar 2. Tim PTSEIK menyimak penjelasan dari Manager Biogas Power Plant PT. AANE

Bahan baku POME dari Pabrik Kelapa Sawit dialirkan menuju cooling pond (kolam pendingin), dengan temperatur rata-rata 60-70 derajat Celcius, derajat keasaman (pH) sebesar 4 dan kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) sebesar 35.000 - 45.000 ppm. Tidak ada perlakuan khusus terhadap POME di tahapan ini, hingga selanjutnya POME dipompa menuju anaerobic digester berupa kolam 3 dan 4 secara paralel. Digester ini menggunakan teknologi covered lagoon dengan double membrane roof system, yang dirancang khusus untuk menampung produk biogas dan melindungi kolam dari pengaruh cuaca ekstrim diluar. Gas yang telah diproduksi dapat dimonitor pada level indicator filling gas. 

 

Gambar 3. Skema PLT Biogas PT. AANE

Biogas yang terbentuk dalam digester dengan kandungan gas metana sebesar 55-60%V dan kandungan H2S sebesar 1.200 - 1.500 ppm kemudian dimurnikan dengan menggunakan bioscrubber. Bioscrubber berfungsi untuk menurunkan kandungan H2S dengan menggunakan bakteri aerob yang disemprotkan bersama dengan air, berlawanan arah dengan datangnya biogas. Kemudian, biogas dikeringkan dengan menggunakan water chiller pada temperatur 7-12 derajat Celcius. Produksi biogas yang berlebih akan dibakar pada sistem suar (flare). Setelah biogas dikeringkan, maka dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik dengan menggunakan gas engine sebagai penghasil tenaga listrik.

Penulis: Asmi Rima Juwita & Desy Septriana

Editor: ABA

Kunjungan PTSEIK Ke Laboratorium Penguji PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali

Pada tanggal 28 - 29 Agustus 2018, Tim PTSEIK berkesempatan untuk mengunjungi Laboratorium Penguji PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan asesmen sesuai dengan ISO/IEC 17025 :2017 baik dari segi implementasi manajemen maupun teknis. Laboratorium ini telah beroperasi sejak tahun 2005 dan menjadi satu - satunya laboratorium dibawah manajemen PT. PLN yang meraih akreditasi ISO/IEC 17025 dari KAN. 

 

Gambar 1. Penyerahan Hasil Asesmen ISO/IEC 17025 : 2017

Laboratorium Penguji PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali memiliki kemampuan untuk menguji beberapa parameter untuk kepentingan internal PT. PLN, seperti pengujian kadar asam dan kadar air minyak trafo. Kedua parameter ini telah terakreditasi sesuai kriteria ISO/IEC 17025 : 2017. Hasil survei menunjukan bahwa Laboratorium Penguji PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali telah mengalami peningkatan dalam pelaksanaan pengujian sesuai dengan ISO/IEC 17025 : 2017 baik dari segi manajemen maupun teknis.

Gambar 2. Foto Bersama Dengan Personil Laboratorium Pengujian PT. PLN (Persero)

Penulis: Dr. Herman Hidayat

Editor: ABA

Seminar Nasional "Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa"

Seminar IPTEK bertajuk "Pembangunan Iptek untuk Kemajuan Bangsa" ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan inovasi dalam meningkatkan daya saing bangsa guna menghadapi persaingan global serta menghimpun pendapat dari seluruh stakeholder IPTEK terkait Pembangunan IPTEK untuk kemajuan bangsa.

 

Gambar 1. Seminar Nasional Pembangunan IPTEK untuk Kemajuan Bangsa (sumber gambar : https://twitter.com/BappenasRI/status/1035108734354120705 )

 

Untuk menjadikan bangsa yang unggul terkait ekonomi beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah daya saing, sumberdaya alam dan literasi terhadap masyarakat. Sehingga perlu adanya RUU Sisnas Iptek untuk kemajuan bangsa. UU sisnas iptek ini diperlukan karena kita perlu menjawab tantangan iptek saat ini terkait kemiskinan, Human Development Index, ketimpangan dll, dan membawa iptek tersebut ke masa depan untuk kejayaan bangsa. 

Carut marut litbang di Kementerian/Lembaga di Indonesia disampaikan oleh ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Bapak Daryatmo Mardiyanto. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sinkronisasi lembaga, tidak adanya arah yang jelas dll. Ketidakjelasan tersebut juga dikarenakan regulasi yang berbeda-beda. Untuk BATAN UU No.10 1997, LAPAN UU No.21 tahun 2003 sedangkan BPPT dan LIPI hanya regulasi Keppres. Sehingga saat ini total anggaran litbang yang mencapai 24,9 T tidak ada hasilnya dan ini dipertanyakan Bapak Presiden, April 2018.

Solusi yang diusulkanadalah 

  • 1.      Payung hukum yang jelas
  • 2.      Diperjelas system kelembagaan IPTEK, pendanaan iptek dan sumberdaya IPTEK

Harapannya lembaga litbang berada pada posisi terhormat tidak sebagai pengemis (dicontohkan BPPT dengan meminta proyek melalui Menkomar).

Deputi TIEM BPPT, Prof. Dr.-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng selaku perwakilan BPPT menyampaikan bahwa lembaga-lembaga iptek dapat berbentuk seperti saat ini yaitu sesuai dengan tahapan riset hingga komersialisasi. Dicontohkan bahwa BPPT bukan lembaga riset dasar, dari total  anggaran untuk reverse engineering 79,3%, riset hanya 14,7 % dan alih teknologi 6%. Namun keputusan sepenuhnya kepada lembaga terkait seperti Kementerian PAN. 

Presentasi lainnya terkait pengalaman inovasi nilai tambah disampaikan Dr. Ilham Habibie, Dr. Satryo Sumantri Brojonegoro dan Dr. Herawati Sudoyo.  Presentasi ini berkaitan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah produk. Misal adanya perubahan dari close innovation menjadi open innovation.

 

Penulis: Dr. MA Kholiq

Editor : BM

Statistik Pengunjung

3.png8.png8.png5.png8.png
Today96
Yesterday91
This week187
This month1705
1
Online

Hubungi Kami

Gedung Energi 625 Klaster V
Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan 15314

Tel: (021) 75791355

Fax: (021) 75791355

Web: ptseik.bppt.go.id