Tel: (021) 75791355 Email: sekr-ptseik@bppt.go.id

Rapat Koordinasi Monitoring Progress Ekstensifikasi Lahan Garam Untuk Rencana Pembangunan Pilot Project Garam Industri di Kabupaten Kupang

Pada hari Rabu, 20 Februari 2019, telah diadakan Rapat Koordinasi Garam di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT. Rapat ini diadakan untuk monitoring perkembangan ekstensifikasi lahan garam di NTT serta membahas rencana pembangunan Pilot Project Garam Industri di Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu program kerja di PTSEIK BPPT bekerjasama dengan PT. Garam. Dalam acara ini, pihak BPPT diwakilkan oleh Deputi Bidang Teknologi, Industri, Energi, dan Material BPPT, Eniya Listiyani Dewi; Direktur PTSEIK BPPT, Hens Saputra; dan Kepala Program Pilot Project Garam Industri, Hari Yurismono.

Foto bersama Direktur PTSEIK dengan Dirjen ATR, Bupati Kupang, Deputi TIEM, Perwakilan PT. Garam, dan Staf Ahli Gubernur NTT

Acara rapat koordinasi ini dibuka oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Gubernur mengharapkan rapat koordinasi tentang lahan garam di Kabupaten Kupang ini harus diselesaikan sebagai rapat terakhir dan selanjutnya harus meningkat ke tahap implementasi dan pelelangan. Gubernur bercerita bahwa sejak tamat SMA sudah ikut melaksanakan pengukuran lahan HGU yang diberikan kepada PT. Panggung Guna Gana Semesta, tetapi hingga saat ini tidak ada garam yang dihasilkan dari lahan tersebut. Terkait pelelangan, perusahaan yang berminat harus melakukan deposit dana di Bank NTT sebagai jaminan keseriusannya.

Gubernur diberikan hak untuk mengeluarkan HPL (Hak Pengelolaan) sebagai ganti HGU dan melakukan pelelangan dengan cara beauty contest khusus untuk perusahaan yang serius melakukan investasi. Gubernur berharap pembangunan industri garam dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mengurangi impor sekaligus meningkatkan devisa dengan memanfaatkan teknologi dalam negeri.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Deputi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Kemaritiman, Agung Kuswandono mengenai potensi besar NTT untuk pengembangan produksi garam nasional. Tahun 2017 kebutuhan garam nasional sekitar 3,7 juta ton dan meningkat menjadi 4,4 juta ton pada tahun 2018 dengan perincian garam konsumsi 700 ribu ton dan garam industri sekitar 3,7 juta ton. Adapun kemampuan produksi nasional hanya 2,2 juta ton. Kemenko Kemaritiman juga menyatakan siap untuk melakukan pengawalan sampai pada tahap pemasaran garam. Sudah saatnya masyarakat NTT menikmati kekayaan alam yang tidak terkelola selama ini.

Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material, Eniya Listiani Dewi dalam kesempatan ini memaparkan teknologi garam industri terintegrasi yang telah selesai didesain oleh BPPT. Teknologi ini dapat menghasilkan produk garam dengan kualitas garam industri secara kontinyu, sekaligus menghasilkan berbagai produk samping yang bernilai tinggi. Di sisi lain, pemanfaatan lahan evaporasi dapat dimanfaatkan untuk perikanan, udang, dan artemia serta pengembangan micro/macro algae. Pengolahan bittern atau air tua sisa pengolahan garam yang kaya mineral dapat menghasilkan bahan baku obat, minuman isotonik, pupuk, dan bahan bernilai tinggi lainnya.

Wilayah NTT sebenarnya sangat menguntungkan untuk ekstensifikasi lahan pegaraman karena curah hujan yang lebih singkat dibandingkan daerah lainnya. Namun demikian, pada saat ini hambatan utama pendirian pabrik garam di Kupang adalah lahan. Walaupun rapat sudah dilakukan koordinasi berkali-kali dengan pemerintah kabupaten Kupang pada tahun 2018, ijin lahan yang dibutuhkan tidak kunjung didapatkan sehingga dana 45 milyar rupiah yang sudah dianggarkan untuk pendirian pabrik garam di Kabupaten Kupang akhirnya dikembalikan ke kas negara.  Tahun 2019 pembangunan pilot project garam industri ini akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya bila NTT dapat menyiapkan lahan yang jelas perijinannya maka Kupang dapat menjadi tempat pertama diadakannya pengolahan dengan sistem intiplasma garam di Indonesia.

Menanggapi permasalahan mengenai lahan tersebut, Direktur Jenderal Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang menjelaskan bahwa masalah lahan garam di Kabupaten Kupang terjadi akibat tidak adanya aktivitas produksi garam. Terkait tanah terlantar ini telah ditegaskan dalam surat Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3454/35-2-700/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 bahwa apabila dalam jangka waktu setahun tidak ada upaya pemanfaatan, maka akan diambil kembali oleh negara tanpa syarat. Oleh karena itu, kedepannya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan kembali lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan pabrik garam di NTT.

Dengan kehadiran dari berbagai pihak dalam acara rapat koordinasi ini diharapkan permasalahan mengenai lahan ini segera dapat terselesaikan sehingga proses pembangunan pilot project garam industri di Kabupaten Kupang dapat segera terlaksana dengan baik dan teknologi yang didesain oleh BPPT mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat NTT.

Penulis: HS

Editor: HNA

Statistik Pengunjung

7.png4.png3.png6.png6.png
Today148
Yesterday141
This week1569
This month6540
2
Online

Hubungi Kami

Gedung Energi 625 Klaster V
Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan 15314

Tel: (021) 75791355

Fax: (021) 75791355

Web: ptseik.bppt.go.id