Tel: (021) 75791355 Email: sekr-ptseik@bppt.go.id

PTSEIK Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPPT

Jakarta, 25 Juli 2019, PPID BPPT Pusat (Biro HKH) menyelenggarakan Annual Meeting dengan tema “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPPT”. Acara tersebut dihadiri oleh Ka. BPPT, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), dan perwakilan PPID dari masing-masing unit di BPPT (44 unit kerja). Acara tersebut dibuka dengan laporan awal dari Ka. Biro HKH, Ir. Ardi Matutu,. Menurut beliau seluruh kegiatan yang ada di BPPT wajib untuk dipublikasikan oleh lembaga publik kepada masyarakat.

Sambutan dan Pembukaan dilaksanakan oleh Plt. Sestama, Dr. Ir. Gatot Dwianto, M.Eng. Dalam sambutannya, untuk mendukung revolusi industri 4.0 harus terlaksana keterbukaan informasi yang diamanatkan dalam UU no. 14 tahun 2008, khususnya informasi yang bersifat publik. 3 (tiga) poin penting kewajiban badan publik yaitu; 1. wajib memberikan informasi publik, selain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. wajib menyediakan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, dan 3. harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pada tahun 2016 BPPT telah meraih peringkat ke 5 terbaik untuk keterbukaan informasi publik kategori badan publik/LPNK, dan meningkat menjadi urutan ke 3 pada 2017. Dan pada tahun 2018, mendapatkan penghargaan sebagai “Badan Publik yang menuju informatif".

Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KIP oleh Bapak Arif Adi Kuswardono. Beliau memberikan materi tentang pentingnya keterbukaan informasi. Potensi bisnis yang besar dari Digital Indonesia pada 2020 yang dapat diraih sekitar 1.729 triliyun potensi ekonomi kreatif digital dan 215 juta pengguna internet. Manfaat integrasi data adalah data yang sama dapat dipakai antar badan, single source of truth, data mudah di-generate, dan efisien, konsisten, dan optimal. Segitiga manfaat government to citizen (sudah diatur oleh UU), government to business (sudah diatur oleh UU), dan government to government (belum diatur oleh UU) harus terlaksana untuk terwujudnya keterbukaan publik.

Kemudian arahan dari Ka. BPPT agar BPPT harus melakukan transformasi digital. Untuk mendukung hal ini, beliau menginstruksikan agar per WBS menginformasikan kegiatannya ke publik via media social. Selain itu, di lingkungan BPPT sendiri, untuk memperingati ulang tahun BPPT ke 41, BPPT akan meluncurkan 41 applikasi yang mendukung kinerja karyawan.

 

Penulis dan editor: GWM

Statistik Pengunjung

1.png2.png1.png2.png8.png7.png
Today76
Yesterday248
This week76
This month2305
3
Online

Hubungi Kami

Gedung Energi 625 Klaster V
Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang Selatan 15314

Tel: (021) 75791355

Fax: (021) 75791355

Web: ptseik.bppt.go.id